{mediademokrasi.com} Jakarta | Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) hari ini bertemu dengan pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam hal ini United Nations Resident Coordinator (UNRC) di Indonesia. Velerie Julliand di dampingi Direktur International Labour Organization (ILO) di Jakarta Michiko Miyamoto.
Preaident KSBSI, Elly Rosita Silaban mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal dalam isu ini, dan semua punya tanggung jawab yang sama tentang Sustainable Development Goal’s ( SDG’s ).
Inisiasi KSBSI melakukan diskusi dengan UNRC beserta 3 tim ahli yang di dampingi oleh ILO beserta 3 tim ahlinya. Kami berdiskusi antara lain tentang kerja layak (SDG8) Perubahan iklim
(SDG’s 13), Kesetaraan gender (SDG’s 5) dan memastikan masukan dan usulan serta keterlibatan serikat buruh dalam mendesain dan tertuang dalam laporan.” Kata Rosita Silaban dalam Presiden KSBSI usai hadiri pertemuan di kantor UN Jakarta, Rabu 04/04/2023.
Pertuan KSBSI dengan UN di dasarkan atas dua Isu, yang pertama tentang Framwork PBB yang melibatkan aspek sosial dalam hal ini melibatkan serikat buruh serta tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, karena sudah menjadi kewajiban PBB dalam melibatkan aspek sosial dalam hal ini serikat buruh.
Kedua tentang isu yang akan di bawa ke High level forum tentang SDG’s PBB yang akan berlangsung di New York pada bulan 5 goal SDG’s yang menjadi sorotan terutama oleh ITUC.
Maria Emeninta, Koordinator Regional ACV – CSC – KSBSI menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut KSBSI menyampaikan beberapa aspirasi terkait isu SDG’s tadi juga ada, setidaknya ada tiga hal yang menyoroti antara lain, goal 8 tentang Decent Work yang cenderung Stucknan.
KSBSI sudah pernah menyampaikan beberapa hal beberapa ususlan kepada pemerintah, tapi tidak jelasnya pemerintah dalam mengakomodir tentang su itu, tidak ada informasi sampai sekarang, belum lagi tentang K3 dan bagaimana mewujudkan kerja layak di Indonesia.” Jelas Maria.
Pertemuan tersebut juga menyinggung soal SDG’s 7 tentang energi yang menjadi sorotan utama di Highlevel Forum mendatang di Newyork. Hal ini berkaitan erat dengan Goal 13 tentang Climate Change dan Juga berkaitan goal 8 pekerjaan layak.
KSBSI memyampaikan kebutuhan akan dukungan PBB dan ILO untuk mewujudkan kenijakan Just Transitions di Indonesia.
Dimana KSBSI sudah menyuarakan hal itu sejak tahun 2018, bagaimana pentingnya mengimplementasikan Just Transutions di Indonesia, apalagi sekarang di era Dekarbonasi dan Energi.” Ungkap Maria.
maria menyoroti masih absenya roopmap tentang ketenagakerjaan, terutama mengenai isu yang berkaitan tentang batu bara dan pensiun dini di PLTU, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pekerja yang terimbas.
Sementara itu Sulistri tim KSBSI lebih menyoroti tentang Gender, Ia mengatakan aspek gender juga menjadi sorotan pada diskusi kali ini, karena kaitanya dengan fokus PBB dalam menyiapkan laporan kerangka kerja sama untuk untuk pembangunan berkelanjutan yakni rentan gender.
“Berkaitan dengan pentingnya meratifikasi Konvensi ILO 190 dan ini dikaitkan dengan RUU KIA yang saat ini sedang berporses dan juga tentang UU tindak pidana kekerasan seksual.” ucap Sulistri.
KSBSI juga meminta bagaimana upaya PBB dalam mendorong melalui ILO atau kerja lain, supaya ini diwujudkan di indonesia.
Menanggapi masukan dari KSBSI, Valerie Julliand, pejabat UNRC mengatakan mendukung penuh dan bersimpati dengan isu global yang KSBSI bawa, Ia pun berjanji untuk mendukung setidaknya dalam beberapa hal.
Ia mengutip dari pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bahwa Dia pernah mengatakan bahwa semua memiliki goal yang sama, solidaritas yang sama, tidak masing-masing, goal yang berpusat pada orang dengan meletakkan manusia sebagai center melalui aksi komprehensif yang berpusat pada orang, bukan pada bisnis atau yang lainnya.
UNRC juga menyoroti tentang Climate Change, apa yang menjadi permasalahan bagi buruh dengan isu Climate Change dan Just Transition. Melihat bahwa belum ada konsep apa yang dilakukan pemerintah untuk transisi, untuk melakukan transisi 165 ribu buruh yang akan terimbas, walaupun ada iming-iming dengan 5O ribu pekerjaan baru, tapi itu sesuatu yang tidak seimbang.
Maria Emeninta juga menambahkan tentang bagaimana sebaiknya skema transisi. Untuk itu, pengatahun buruh dan masyarakat sangat perlu. Ia mengatakan, PBB akan mendukung dalam beberapa bentuk sosialisasi ke anggota KSBSI dan buruh lainnya, semacam kampanye bersama untuk menginformasikan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
“Mereka juga setuju untuk membuat kerangka konsultasi, kerangka koordinasi, setidaknya dua kali dalam setahun, Valerie Julliand juga siap untuk berbicara sebagai narasumber atau akan difasilitasi oleh ILO untuk mengadakan kegiatan yang bertujuan ke arah itu.” tambah Maria.
Dalam diskusi tersebut, ILO Jakarta menekankan segera akan mengadakan program Just Transition, ILO mengatakan segara akan ada projeck, dimana sudah disetujui oleh Ibu Putri Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker. {Ags}
